Sejarah BPR: Asal Usul, Tujuan Awal, dan Bedanya dengan Koperasi

Di banyak desa, BPR dan koperasi simpan pinjam berdiri tidak jauh satu sama lain. Keduanya menawarkan tabungan, pinjaman, dan layanan yang dekat dengan warga. Tidak heran banyak orang menganggap keduanya pesaing yang setara.

Sejarah BPR justru menunjukkan cerita yang lebih menarik. BPR dan koperasi lahir dari semangat yang sama, bahkan dari kota yang sama, yaitu melawan rentenir di Purwokerto akhir abad ke-19. Namun perjalanan keduanya kemudian bercabang, sehingga hari ini aturan, pengawasan, dan perlindungan dananya sangat berbeda. Artikel ini menelusuri sejarah BPR dari era kolonial hingga UU P2SK, peruntukannya pada masa awal, dan perbandingannya dengan koperasi.

Jawaban singkat: Sejarah BPR berakar dari lembaga kredit rakyat era kolonial, seperti bank simpan pinjam di Purwokerto pada 1895, lumbung desa, dan bank desa. Tujuannya membebaskan petani, pegawai, dan buruh dari rentenir. BPR diresmikan lewat Pakto 1988 dan UU Perbankan 1992. Berbeda dengan koperasi, simpanan di BPR diawasi OJK dan dijamin LPS.

Akar Sejarah: Melawan Rentenir di Purwokerto

Kisahnya dimulai pada 16 Desember 1895 di Purwokerto. Patih Banyumas, Raden Bei Aria Wirjaatmadja, mendirikan De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden, sebuah bank pertolongan dan simpanan. Bank ini berawal dari pengelolaan kas masjid yang dipinjamkan kepada warga, dengan tujuan membantu mereka terhindar dari rentenir yang menarik bunga tinggi (Kontan).

Bank inilah yang kelak menjadi cikal bakal Bank Rakyat Indonesia. Menariknya, gerakan koperasi Indonesia juga menunjuk peristiwa yang sama sebagai titik awalnya. Sejarah koperasi mencatat Wirjaatmadja mendirikan bank untuk melindungi pegawai pribumi dari rentenir, yang kemudian dikembangkan menjadi bank kredit pertanian untuk petani (Okezone).

Jadi, BPR dan koperasi sebenarnya lebih mirip saudara yang lahir dari ide yang sama daripada dua pesaing yang bertemu di tengah jalan.

Sejarah BPR dari Masa ke Masa

Setelah Purwokerto, lembaga kredit rakyat tumbuh dalam berbagai bentuk. Berikut perjalanan sejarah BPR secara ringkas.

Era Kolonial: Lumbung Desa dan Bank Desa

Pada abad ke-19, pemerintah kolonial mendirikan lumbung desa, bank desa, bank tani, dan bank dagang desa (STEBIS IGM). Lumbung desa awalnya menyimpan dan meminjamkan padi, bukan uang. Petani meminjam padi saat paceklik lalu mengembalikannya setelah panen.

Pasca Kemerdekaan hingga 1980-an

Setelah merdeka, lahir bank pasar dan bank karya produksi desa. Pada awal 1970-an, pemerintah daerah mendirikan lembaga dana kredit pedesaan dengan berbagai nama, seperti Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Jawa Tengah, Lembaga Perkreditan Kecamatan, Badan Kredit Desa, dan Lumbung Pitih Nagari di Sumatera Barat.

BKK Jawa Tengah menjadi contoh yang bertahan hingga kini. Setelah UU Perbankan 1992, BKK diwajibkan berubah status menjadi BPR (Universitas Diponegoro). Warisan inilah yang ikut membuat Jawa Tengah memiliki simpanan BPR terbesar di Indonesia, seperti dibahas di artikel dana pihak ketiga BPR.

Pakto 1988 dan UU Perbankan 1992

Titik balik sejarah BPR terjadi pada Oktober 1988 melalui paket kebijakan yang dikenal sebagai Pakto 1988. Kebijakan ini memperjelas keberadaan dan kegiatan usaha BPR, sehingga pendirian BPR baru tumbuh pesat. Empat tahun kemudian, UU 7/1992 memberi BPR dasar hukum yang tegas sebagai jenis bank yang berbeda dari bank umum. Lembaga kredit lama diberi waktu hingga Oktober 1997 untuk menyesuaikan diri.

UU P2SK 2023: Dari "Perkreditan" ke "Perekonomian"

UU 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengubah nama BPR menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Perubahan nama ini disertai perluasan kegiatan, termasuk kemampuan melakukan transfer dana. Babak ini menandai sejarah BPR memasuki era baru: dari lembaga kredit desa menjadi bank yang melayani kebutuhan ekonomi rakyat secara lebih luas.

Peruntukan BPR pada Masa Awal

Sejak awal sejarah BPR, lembaga ini punya mandat yang jelas, yaitu melayani kelompok yang tidak terjangkau bank besar. Tujuan pendiriannya adalah membantu petani, pegawai, dan buruh terlepas dari jeratan rentenir berbunga tinggi. Sasaran utamanya adalah usaha kecil dan masyarakat pedesaan.

Peruntukan ini terlihat dari tiga ciri yang bertahan hingga sekarang:

1. Dekat secara fisik, karena kantornya berada di kecamatan dan desa.

2. Proses sederhana, dengan penilaian kredit berbasis pengenalan langsung terhadap nasabah.

3. Kredit kecil, sesuai kebutuhan modal kerja petani, pedagang pasar, dan usaha rumahan.

Untuk pembahasan tujuan BPR dalam konteks saat ini, baca artikel mengenal BPR dan tujuannya.

Sejarah Koperasi Simpan Pinjam secara Singkat

Gerakan koperasi tumbuh paralel dengan sejarah BPR. Pemerintah kolonial menerbitkan aturan perkumpulan koperasi pada 1915 dan aturan khusus koperasi bumiputra pada 1927. Setelah kemerdekaan, Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya pada 12 Juli 1947 membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia. Tanggal itu kemudian diperingati sebagai Hari Koperasi.

Berbeda dengan BPR yang berkembang menjadi bank, koperasi tetap berpijak pada prinsip kebersamaan anggota: dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Saat ini jumlah koperasi di Indonesia tercatat 224.256 unit per Juli 2026, didominasi Koperasi Desa Merah Putih (Bisnis.com).

BPR vs Koperasi: Benarkah Pesaing yang Setara?

Dari sisi layanan, keduanya memang mirip, dan sejarah BPR menjelaskan mengapa. Namun dari sisi aturan dan perlindungan, perbedaannya mendasar.

Kenapa Penjaminan Jadi Pembeda Terbesar

Simpanan di BPR dijamin LPS selama memenuhi syarat 3T. Simpanan di koperasi tidak masuk penjaminan LPS. Pembentukan lembaga penjamin simpanan khusus koperasi memang sudah lama diusulkan, tetapi belum terwujud (Republika).

Dampaknya terlihat nyata saat terjadi gagal bayar. Pada kasus KSP Sejahtera Bersama yang melibatkan sekitar 185.000 anggota, realisasi pembayaran homologasi hingga Februari 2023 baru sekitar 3% (Bisnis.com). Sebaliknya, ketika BPR dicabut izinnya, LPS umumnya membayar sebagian besar rekening yang dijamin dalam hitungan hari. Penjelasan syaratnya ada di artikel syarat 3T simpanan dijamin LPS.

Pengawasan Mulai Diperketat

UU P2SK mengatur bahwa koperasi yang menjalankan kegiatan di sektor jasa keuangan secara terbuka, termasuk melayani nonanggota, masuk dalam pengawasan OJK. Pada Januari 2025, Kementerian Koperasi menyerahkan daftar koperasi tersebut kepada OJK (Investortrust). Koperasi yang murni melayani anggotanya tetap diawasi Kementerian Koperasi.

Bukan Pesaing, tetapi Bisa Saling Melengkapi

Melihat sejarah BPR dan koperasi yang berakar dari Purwokerto, keduanya lebih tepat dipandang sebagai mitra. Koperasi unggul dalam membangun solidaritas dan kepemilikan bersama di komunitas. BPR unggul dalam permodalan, pengawasan, dan perlindungan simpanan.

Dalam praktik, keduanya bisa bekerja sama. BPR dapat menyalurkan kredit kepada koperasi untuk diteruskan kepada anggotanya, atau menjadi tempat koperasi menyimpan kelebihan dananya. Undang-undang perbankan bahkan memungkinkan BPR berbadan hukum koperasi. Cara BPR menyalurkan kredit dibahas di artikel penyaluran kredit BPR.

Apa Artinya bagi Penabung?

Sejarah BPR dan koperasi memberi pelajaran praktis. Jika Anda menyimpan dana di koperasi, pahami bahwa simpanan tersebut tidak dijamin LPS. Periksa legalitas koperasi, laporan rapat anggota tahunan, dan hindari tawaran bunga yang terlalu tinggi.

Jika Anda menyimpan dana di BPR, pastikan bunganya tidak melebihi tingkat bunga penjaminan BPR, yang saat ini 6,25% hingga 31 Januari 2027 (RCTI+). Pahami juga perbedaan BPR dengan bank umum di artikel perbedaan BPR dan bank umum.

Kesimpulan

Sejarah BPR berawal dari semangat yang sama dengan koperasi, yaitu membebaskan rakyat kecil dari rentenir, dengan titik awal di Purwokerto pada 1895. Setelah melewati era lumbung desa, bank pasar, dan lembaga kredit pedesaan, BPR resmi menjadi bank lewat Pakto 1988 dan UU Perbankan 1992, lalu berganti nama menjadi Bank Perekonomian Rakyat pada 2023.

Koperasi sering dianggap pesaing setara, tetapi perbedaannya mendasar: BPR diawasi OJK dan simpanannya dijamin LPS, sedangkan simpanan koperasi tidak. Keduanya justru bisa saling melengkapi. Jika Anda ingin menabung di lembaga keuangan rakyat dengan perlindungan LPS, bandingkan pilihan deposito BPR melalui DepositoBPR.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Kapan BPR pertama kali berdiri di Indonesia?

Akar BPR dapat ditelusuri ke bank simpan pinjam rakyat yang didirikan di Purwokerto pada 16 Desember 1895, serta lumbung desa dan bank desa pada era kolonial. Namun BPR sebagai jenis bank resmi baru lahir setelah Paket Kebijakan Oktober 1988 dan mendapat dasar hukum yang tegas melalui UU 7/1992 tentang Perbankan.

Apa kepanjangan BPR sekarang?

Sejak berlakunya UU 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, kepanjangan BPR adalah Bank Perekonomian Rakyat. Sebelumnya, BPR adalah singkatan dari Bank Perkreditan Rakyat. Perubahan nama ini mencerminkan peran BPR yang lebih luas, tidak hanya menyalurkan kredit tetapi juga mendukung perekonomian masyarakat.

Apa itu Pakto 1988?

Pakto 1988 adalah paket kebijakan deregulasi perbankan yang diterbitkan pemerintah pada Oktober 1988. Paket ini mempermudah pendirian bank, termasuk memperjelas keberadaan dan kegiatan usaha BPR. Setelah Pakto 1988, jumlah bank dan BPR di Indonesia tumbuh pesat, sebelum kemudian diperkuat dasar hukumnya melalui UU Perbankan 1992.

Apakah simpanan di koperasi dijamin LPS?

Tidak. LPS hanya menjamin simpanan di bank umum dan BPR yang menjadi peserta penjaminan. Simpanan anggota di koperasi simpan pinjam tidak termasuk penjaminan LPS. Usulan pembentukan lembaga penjamin simpanan khusus koperasi sudah lama dibahas, tetapi hingga kini belum terbentuk. Karena itu, keamanan simpanan bergantung pada kesehatan koperasi itu sendiri.

Apakah BPR boleh berbentuk koperasi?

Boleh. Undang-undang perbankan mengatur bahwa BPR dapat berbadan hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah, atau koperasi. Meski berbadan hukum koperasi, BPR tersebut tetap merupakan bank yang wajib memenuhi ketentuan OJK, termasuk modal minimum, tata kelola, pelaporan, dan kepesertaan penjaminan LPS. Dalam sejarah BPR, bentuk koperasi ini lebih jarang dipilih dibanding perseroan terbatas.

Siapa yang mengawasi koperasi simpan pinjam?

Koperasi simpan pinjam yang hanya melayani anggotanya diawasi Kementerian Koperasi. Berdasarkan UU P2SK, koperasi yang menjalankan kegiatan sektor jasa keuangan secara terbuka, termasuk melayani nonanggota, masuk dalam pengawasan OJK. Karena itu, cek status izin dan pengawas koperasi sebelum menempatkan dana, termasuk melalui situs resmi Kementerian Koperasi atau OJK.

Lebih aman menabung di BPR atau koperasi?

Dari sisi perlindungan simpanan, BPR lebih aman karena diawasi OJK dan simpanannya dijamin LPS hingga Rp2 miliar per nasabah per bank selama memenuhi syarat. Koperasi bisa sehat dan terpercaya, tetapi simpanan anggotanya tidak dijamin lembaga penjamin, sehingga risikonya bergantung sepenuhnya pada pengelolaan koperasi.

Disclaimer: Artikel ini disusun untuk tujuan edukasi dan informasi umum. Rangkaian sejarah disusun dari sumber publik, kajian akademik, dan pemberitaan yang dikutip, dan beberapa detail sejarah dapat berbeda antarsumber. Artikel ini tidak dimaksudkan untuk menilai koperasi atau BPR tertentu. Ketentuan OJK, LPS, dan perkoperasian dapat berubah sewaktu waktu. DepositoBPR by Komunal adalah platform yang menghubungkan masyarakat dengan produk deposito BPR berizin dan diawasi OJK. Keputusan penempatan dana sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda.