Dana Pihak Ketiga (DPK): Kenapa DPK BPR Jawa Tengah Terbesar di Indonesia?

Setiap kali bank menyalurkan kredit, uangnya berasal dari tempat yang sama: simpanan masyarakat. Dalam bahasa perbankan, simpanan ini disebut dana pihak ketiga atau DPK. Besar kecilnya DPK menentukan seberapa kuat sebuah bank, atau sebuah daerah, membiayai ekonominya sendiri.

Ada satu fakta menarik di industri BPR. Jawa Tengah menyimpan hampir seperempat seluruh simpanan BPR dan BPR Syariah di Indonesia. Artikel ini menjelaskan apa itu dana pihak ketiga, bagaimana komposisinya di bank umum dan BPR, lalu mengurai faktor yang membuat DPK BPR di Jawa Tengah begitu tinggi. Di akhir, kami bahas juga apa artinya bagi Anda sebagai deposan.

Jawaban singkat: Dana pihak ketiga (DPK) adalah simpanan masyarakat di bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Untuk BPR, Jawa Tengah tercatat sebagai provinsi dengan simpanan terbesar, yaitu Rp43,10 triliun atau 23,71% dari total nasional per Juni 2026. Faktor pendorongnya adalah jaringan BPR yang padat, sejarah BKK milik pemerintah daerah, dan basis nasabah kecil yang sangat luas.

Apa Itu Dana Pihak Ketiga?

Dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun bank dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha. Disebut "pihak ketiga" untuk membedakannya dari dana pihak pertama (modal pemilik bank) dan dana pihak kedua (pinjaman dari bank lain atau lembaga keuangan).

DPK adalah sumber pendanaan terbesar bank. Tanpa DPK, bank tidak punya cukup bahan baku untuk menyalurkan kredit. Karena itu, pertumbuhan DPK sering dipakai sebagai indikator kepercayaan masyarakat terhadap perbankan.

Per Agustus 2026, OJK mencatat DPK perbankan nasional mencapai Rp10.413 triliun, tumbuh 10,94% secara tahunan (Kontan).

Komponen Dana Pihak Ketiga di Bank Umum dan BPR

DPK terdiri dari tiga jenis simpanan. Namun tidak semua bank boleh menghimpun ketiganya.

BPR tidak menerima giro karena giro terkait erat dengan sistem pembayaran. Penjelasan lengkapnya ada di artikel lalu lintas pembayaran BPR. Akibatnya, dana pihak ketiga BPR hanya terdiri dari tabungan dan deposito.

Di dunia perbankan, giro dan tabungan sering disebut dana murah karena bunganya rendah. Deposito disebut dana mahal karena bunganya lebih tinggi. BPR umumnya bergantung pada deposito, sehingga biaya dananya lebih tinggi daripada bank umum. Itulah sebabnya bunga deposito BPR biasanya juga lebih menarik.

DPK BPR Jawa Tengah: Terbesar di Indonesia

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat total simpanan di BPR dan BPR Syariah per Juni 2026 sebesar Rp181,78 triliun, tumbuh 4,18% secara tahunan, dengan sekitar 15,6 juta rekening. Jawa Tengah menjadi provinsi terbesar dengan simpanan Rp43,10 triliun atau 23,71% dari total nasional, sekaligus jumlah rekening terbanyak, yaitu 5,13 juta (Kontan).

Perhatikan baris terakhir. Porsi rekening Jawa Tengah (sekitar sepertiga) jauh lebih besar daripada porsi nilainya (kurang dari seperempat). Artinya, rata-rata saldonya lebih kecil daripada rata-rata nasional. DPK BPR Jawa Tengah tinggi bukan karena segelintir deposan kakap, tetapi karena jutaan penabung kecil.

Perlu Dibedakan: Seluruh Bank vs BPR

Keunggulan ini berlaku untuk industri BPR. Untuk seluruh perbankan, DPK Jawa Tengah per April 2026 tercatat Rp485,10 triliun (OJK Jawa Tengah). Angka ini sekitar 5% dari DPK nasional, karena sebagian besar dana korporasi dan pemerintah terkumpul di Jakarta, tempat kantor pusat bank dan perusahaan besar berada.

Dari Rp485,10 triliun tersebut, BPR dan BPRS menyumbang Rp40,63 triliun. Porsi BPR di Jawa Tengah jauh lebih menonjol dibanding sebagian besar provinsi lain.

Apa yang Membuat DPK BPR Jawa Tengah Sangat Tinggi?

Tidak ada satu penyebab tunggal. Berikut lima faktor yang saling menguatkan.

1. Jaringan BPR Paling Padat

OJK Jawa Tengah menyebut ada sekitar 320 BPR di wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta (Bisnis.com). Kepadatan ini membuat BPR hadir hingga tingkat kecamatan. Semakin dekat kantor bank dengan rumah warga, semakin mudah masyarakat menabung.

2. Warisan BKK Milik Pemerintah Daerah

Jawa Tengah punya jaringan BPR BKK (Badan Kredit Kecamatan) yang dimiliki pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota (Pemprov Jateng). Dulu, BKK adalah lembaga keuangan nonbank pedesaan yang membantu warga lepas dari ketergantungan pada tengkulak dan pengijon. Setelah UU Perbankan 1992, BKK diwajibkan berubah status menjadi BPR (Universitas Diponegoro).

Kepemilikan pemerintah daerah memberi rasa aman tambahan bagi warga. Sejarah panjang di kecamatan juga membangun kepercayaan lintas generasi.

3. Ekonomi Berbasis UMKM dan Pedesaan

Struktur ekonomi Jawa Tengah banyak ditopang usaha kecil, pertanian, perdagangan, dan industri rumahan. Pelaku usaha seperti ini cenderung memilih bank yang mengenal mereka secara pribadi. BPR menjadi tempat menyimpan hasil usaha sekaligus sumber kredit modal kerja.

Hubungan dua arah ini menciptakan siklus: penabung lokal mendanai kredit lokal, lalu hasil usaha kembali disimpan di BPR yang sama. Hal ini sejalan dengan ide Tabungan Kota, Napas Usaha Desa.

4. Bunga Simpanan yang Lebih Menarik

Tingkat bunga penjaminan LPS untuk BPR saat ini 6,25%, lebih tinggi dibanding bank umum yang 3,75%, berlaku hingga 31 Januari 2027 (Kontan). Bagi penabung yang tidak membutuhkan layanan transaksi canggih, selisih ini cukup untuk memilih BPR.

5. Kedekatan Relasional

Petugas BPR sering datang langsung ke pasar, toko, atau rumah nasabah untuk menjemput setoran. Layanan jemput bola seperti ini sulit ditandingi bank besar di daerah pedesaan. Kebiasaan menabung dalam nominal kecil tetapi rutin pun tumbuh dari kedekatan ini.

DPK Tinggi Tidak Otomatis Berarti Sehat

Ada sisi lain yang perlu dilihat secara jujur. Per April 2026, rasio kredit bermasalah (NPL) gross BPR dan BPRS di Jawa Tengah mencapai 19,27%, dengan sektor perdagangan besar dan eceran menyumbang 32,80% dari total NPL (OJK Jawa Tengah). Sementara itu, sekitar 30 BPR di Jawa Tengah dan DIY disebut belum memenuhi modal inti minimum Rp6 miliar pada akhir 2025.

Artinya, besarnya dana pihak ketiga menunjukkan kepercayaan masyarakat, tetapi tidak menjamin setiap BPR dikelola dengan baik. OJK pun terus mendorong konsolidasi. Pada Agustus 2026, OJK menyetujui penggabungan dua kelompok BPR di Jawa Tengah untuk memperkuat modal dan tata kelola (OJK).

Apa Artinya bagi Deposan?

Bagi deposan, data DPK provinsi berguna sebagai gambaran pasar, tetapi keputusan tetap harus dibuat per bank. Berikut tiga hal yang layak diperiksa sebelum menempatkan dana:

1. Rasio kredit terhadap DPK. LDR menunjukkan seberapa banyak dana pihak ketiga yang disalurkan sebagai kredit. Rasio yang terlalu tinggi bisa menekan likuiditas.

2. NPL dan modal. Pilih BPR dengan NPL rendah dan modal inti yang memenuhi ketentuan.

3. Penjaminan LPS. Pastikan bunga deposito tidak melebihi tingkat bunga penjaminan dan simpanan memenuhi syarat penjaminan LPS.

Ingin tahu perbedaan cara kerja BPR dan bank umum dalam menghimpun dana? Baca perbedaan BPR dan bank umum.

Kesimpulan

Dana pihak ketiga adalah fondasi setiap bank. Di industri BPR, Jawa Tengah menjadi contoh paling kuat: Rp43,10 triliun simpanan dari 5,13 juta rekening, didorong jaringan BPR yang padat, warisan BKK milik pemerintah daerah, ekonomi UMKM, bunga yang menarik, dan kedekatan dengan nasabah.

Namun DPK yang besar harus diimbangi pengelolaan kredit yang sehat. Jika Anda ingin ikut menempatkan dana di BPR berkinerja baik, bandingkan pilihan deposito BPR yang dijamin LPS melalui DepositoBPR.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa perbedaan dana pihak pertama, kedua, dan ketiga?

Dana pihak pertama adalah modal dari pemilik atau pemegang saham bank. Dana pihak kedua adalah pinjaman dari bank lain, Bank Indonesia, atau lembaga keuangan lainnya. Dana pihak ketiga adalah simpanan masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Dari ketiganya, DPK biasanya menjadi sumber pendanaan terbesar bagi bank.

Kenapa DPK penting bagi bank?

DPK penting karena menjadi bahan baku utama penyaluran kredit. Semakin besar dan stabil DPK, semakin besar kemampuan bank membiayai usaha dan konsumsi masyarakat. Pertumbuhan DPK juga mencerminkan kepercayaan publik. Sebaliknya, DPK yang turun tajam bisa menjadi tanda masalah likuiditas atau berkurangnya kepercayaan nasabah.

Apa yang dimaksud dana murah dan dana mahal?

Dana murah adalah giro dan tabungan, karena bunga yang dibayar bank relatif rendah. Dana mahal adalah deposito, karena bunganya lebih tinggi. Bank dengan porsi dana murah besar memiliki biaya dana lebih rendah, sehingga bisa menawarkan bunga kredit yang lebih kompetitif. BPR umumnya lebih bergantung pada deposito.

Bagaimana cara menghitung pertumbuhan DPK?

Pertumbuhan DPK dihitung dengan membandingkan DPK periode sekarang dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Rumusnya adalah DPK sekarang dikurangi DPK tahun lalu, dibagi DPK tahun lalu, lalu dikali 100%. Hasilnya disebut pertumbuhan tahunan atau year on year. Contohnya, LPS mencatat simpanan BPR dan BPRS nasional tumbuh 4,18% secara tahunan per Juni 2026.

Apakah DPK di BPR dijamin LPS?

Ya, simpanan di BPR dan BPR Syariah dijamin LPS hingga Rp2 miliar per nasabah per bank, selama memenuhi syarat. Syarat utamanya adalah simpanan tercatat dalam pembukuan bank, bunganya tidak melebihi tingkat bunga penjaminan, dan nasabah tidak menyebabkan bank menjadi tidak sehat.

Apa saja faktor yang memengaruhi pertumbuhan DPK?

Pertumbuhan DPK dipengaruhi oleh tingkat bunga simpanan, kondisi ekonomi dan pendapatan masyarakat, inflasi, serta tingkat kepercayaan terhadap bank. Persaingan dengan instrumen lain seperti obligasi ritel, reksa dana, dan emas juga berpengaruh. Bagi BPR, kedekatan layanan dan reputasi pengelolaan menjadi faktor penentu yang sama pentingnya.

Provinsi mana yang memiliki DPK perbankan terbesar?

Untuk seluruh perbankan, DPK terbesar berada di DKI Jakarta karena di sanalah kantor pusat sebagian besar bank, korporasi, dan instansi pemerintah berada. Namun untuk industri BPR dan BPR Syariah, Jawa Tengah tercatat sebagai provinsi dengan simpanan terbesar, mencapai 23,71% dari total nasional per Juni 2026.

Disclaimer: Artikel ini disusun untuk tujuan edukasi dan informasi umum, bukan rekomendasi investasi atau penilaian atas BPR tertentu. Data diambil dari publikasi OJK, LPS, dan media yang dikutip, dengan periode data yang berbeda-beda, dan dapat berubah sewaktu waktu. Rata-rata saldo per rekening merupakan hitungan penulis dari data LPS. Faktor pendorong DPK yang diuraikan merupakan analisis penulis, bukan kesimpulan resmi regulator. DepositoBPR by Komunal adalah platform yang menghubungkan masyarakat dengan produk deposito BPR berizin dan diawasi OJK. Keputusan penempatan dana sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, dan pastikan simpanan memenuhi syarat penjaminan LPS.